Peristiwa PKI Madiun tahun 1948

Karya: Sahabat Abdul Ghofur

Kader PMII Rayon Pelangi Tarbiyah

 

Perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia. Namun, ada beberapa perjuangan yang di susupi kepentingan golongan dan pribadi. Kepentingan golongan dan pribadi ini terlihat jelas ketika kemerdekaan sudah dilakukan. Bahkan ada beberapa yang tidak lebih jauh dengan melakukan pemberontakan atau sparatisme.

Tindakan ini mengancam integrasi bangsa Indonesia. Akibat aksi tersebut telah menimbulkan kerugian dan korban yang besar. Selain kepentingan golongan dan pribadi, pemberontakan juga terjadi akibat ketidakpuasan pemerintah bertindak tegas dalam mengirim TNI untuk menumpas nya.

Pada waktu berjuang melawan Belanda setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun para tahun 1958. Pemberontakan ini di pimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pecahnya pemberontakan PKI di Madiun tidak terlepas dari perjanjian Renville yang di tandatangani pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Karena perjanjian Renville sangat merugikan bangsa Indonesia, kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh kabinet Hatta.

Salah satu program kabinet Hatta adalah mengadakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang untuk menekan pengeluaran Negara. Program rasionalisasi ini dapat tantangan dari golongan kiri karena dianggap sangat merugikan mereka. Program tersebut telah memotong sayap militer golongan kiri sehingga pasukan atau laskar dari golongan kiri keluar dari tentara dan kembali ke masyarakat.

Golongan kiri yang tidak puas terhadap program rasionalisasi tersebut kemudian menggabungkan diri dengan Front Demorasi Rakyat (FDR) yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 28 Juni 1948. FDR mendalangi pemogokan Buruh pabrik karung di Delanggu pada tanggal 5 Juli 1948. Amir Syarifuddin juga merencanakan tindakan berikut.

1. Menarik pasukan komunis yang tergabung dalam Militer TNI garis depan.

2. Memindahkan pasukan komunis ke daerah strategis dan meninggal daerah yang tidak mungkin dipertahankan.

3. Membentuk tentara rakyat.

 

Setelah kedatangan tokoh komunis dari Moskow yang bernama Musso, maka FDR menjadi lebih kuat dengan terjadinya fusi partai-partai sosial (PKI dan partai buruh).

 

Sebagai puncak dari gerakannya, FDR yang telah bergabung dengan PKI mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun.

FDR melakukan tuntutannya kepada pemerintah antara lain;

1. Meminta pemerintah menghentikan perundingan dengan Belanda

2. Mengadakan pertukaran diplomat dengan pemerintah Uni Soviet, dan

3. Menyediakan separuh dari anggota kabinet untuk anggota PKI.

Untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun ini, pemerintah melancarkan Gerakan Operasi Militer 1 dengan menggerakan kekuatan TNI dan Polisi. Tugas ini diserahkan kepada panglima markas besar (MABES) Komando Jawa Kolonel A.H Nasution. Akhirnya kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI pada tanggal 30 September 1948. Pada tanggal 31 September 1948, Musso tewas di tembak di daerah Ponorogo. Amir Syarifuddin dan pemberontak lainnya tertangkap di daerah Purwodadi dan Amir Syarifuddin dihukum mati di Yogyakarta.